Paman Birin Bersama Kepala Daerah Saat Menerima Penghargaan
Poto : Peoplenews.id
Banjarmasin, Peoplenews.id– Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor, menyampaikan komitmen yang kuat kepada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pelayanan publik.
“Kami menyadari bahwa pelayanan publik merupakan garda terdepan dalam interaksi antara pemerintah dan
masyarakat. Oleh karena itu, kami bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar
Kamis (27/6).
Disampaikan Paman Birin, upaya pencegahan korupsi merupakan langkah proaktif yang lebih efektif dan efisien dibandingkan tindakan represif. Melalui pendekatan pencegahan, dapat membangun sistem yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel, sehingga celah-celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dapat diminimalisir sejak dini.
Gubernur pun mengapresiasi kepada KPK atas komitmen yang luar biasa dalam mendukung pembangunan di Kalsel. Kehadiran KPK bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, namun mitra strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Komitmen KPK ini ujar Paman Birin tercermin dalam berbagai program dan inisiatif yang telah dilaksanakan di Kalsel, mulai dari pendampingan sistem pencegahan
korupsi hingga pelatihan dan edukasi anti-korupsi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat.
Upaya ini telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalsel.
Disebutkan juga, salah satu fokus utama Pemprov Kalsel lanjut Paman Birin, adalah peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Lebih Paman Birin menyampaikan, Pemprov Kalsel terus berupaya meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, penguatan sistem pengawasan internal, serta penerapan
reward and punishment yang tegas dan
konsisten.
Oleh sebab itu, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk bersama-sama merumuskan strategi
pencegahan korupsi yang efektif,
khususnya dalam konteks pelayanan publik di Kalsel.
“Saya mengajak kepada seluruh jajaran Pemprov, kabupaten/kota, serta seluruh
pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi di Kalimantan Selatan,” sebut Paman Birin.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan tiga hal utama yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Kalsel.
Pertama, perlu mengidentifikasi area-area yang rawan terhadap praktik korupsi dalam pelayanan publik di
wilayah Kalsel.
Kedua, harus merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif dan dapat diaplikasikan secara nyata di lapangan.
Ketiga, perlu menyusun rencana aksi konkret yang melibatkan berbagai instansi. Rencana aksi ini harus berisi langkah-langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber yakni Yonanes Widiyantoro (anggota Ombudsman RI), Muhammad Imanuddin (analis kebijakan utama di Deputy Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB), dan Brigjen Adhy Satya Perkasa (Kepala Sekretariat Sargas Saber pungli).
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Jumlah Penertiban Prasana, Sarana dan Utilitas (PSU) Terbanyak Tahun 2023 di Provinsi Kalsel.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Perolehan Skor SPI Tertinggi Tahun 2023 di Provinsi Kalsel.
Selanjutnya piagam penghargaan diberikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sebagai Kantor Pertanahan dengan Penerbitan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Terbanyak Tahun 2023 di Provinsi Kalsel.
Feb
